Sistem Keuangan dalam ISLAM

Dalam kitab الأموال في دولة الخلافة (Al-Amwāl fī Daulah al-Khilāfah) dan juga النظام الاقتصادي , sistem keuangan dalam Islam dijelaskan sebagai sistem yang dibangun di atas hukum syariah, bukan kapitalisme maupun sosialisme. Fokus utamanya bukan sekadar pertumbuhan kekayaan, tetapi pengaturan kepemilikan, distribusi harta, dan pengelolaan pemasukan serta pengeluaran negara sesuai hukum Allah.

Gambaran Umum Sistem Keuangan Islam

Menurut kitab الأموال في دولة الخلافة:

Seluruh pengelolaan keuangan negara berada di bawah institusi Baitul Mal.
Harta dianggap amanah yang harus dikelola sesuai hukum syara’.
Negara tidak bebas membuat pajak sesuka hati.
Sumber pemasukan dan pengeluaran sudah ditentukan syariat.

Hal ini berbeda dengan sistem kapitalis yang memberi kebebasan negara mencetak uang, menarik pajak tanpa batas, atau membangun ekonomi berbasis riba.

1. Sumber Pemasukan Negara dalam Islam

Dalam kitab الأموال في دولة الخلافة dijelaskan beberapa sumber utama pemasukan negara:

a. Zakat

Zakat adalah pemasukan khusus dari kaum Muslim dan memiliki pos distribusi tertentu.

Jenisnya meliputi:

Zakat pertanian
Zakat perdagangan
Zakat emas dan perak
Zakat ternak

Zakat tidak boleh digunakan sembarangan karena sudah ada 8 ashnaf penerima.

b. Kharaj

Kharaj adalah pemasukan dari tanah kharajiyah (tanah yang ditaklukkan kaum Muslim).

Negara mengambil hasil tertentu dari tanah tersebut untuk kas negara.

c. Jizyah

Jizyah diambil dari warga non-Muslim laki-laki dewasa yang mampu sebagai kompensasi perlindungan negara Islam terhadap mereka.

d. Fa’i dan Ghanimah

Harta yang diperoleh dari peperangan atau tanpa peperangan.

Pembagiannya diatur rinci dalam syariah.

e. Kepemilikan Umum

Dalam kitab النظام الاقتصادي dijelaskan bahwa sumber daya vital termasuk:

minyak
gas
tambang besar
laut
sungai
energi

adalah milik umum, bukan milik individu atau swasta.

Hasilnya masuk ke Baitul Mal dan digunakan untuk rakyat.

f. ‘Usyur

Pungutan atas perdagangan luar negeri tertentu sesuai hukum syariah.

2. Baitul Mal

Dalam kitab مشروع دستور دولة الخـلافة terdapat pembahasan tentang بيت المال (Baitul Mal).

Baitul Mal berfungsi sebagai:

pusat pengelolaan pemasukan negara
pengatur distribusi harta
pembiayaan pelayanan publik
lembaga administrasi keuangan negara

Baitul Mal bukan bank, tetapi institusi negara untuk mengelola seluruh harta umat.

3. Pengeluaran Negara

Negara wajib membiayai:

keamanan
pendidikan
kesehatan
infrastruktur
jihad
pegawai negara
fakir miskin

Sebagaimana dijelaskan dalam الأموال في دولة الخلافة dan مشروع دستور دولة الخلافة.

4. Larangan Riba

Dalam sistem keuangan Islam:

riba diharamkan
bunga bank tidak dijadikan fondasi ekonomi
uang tidak diperlakukan sebagai komoditas

Sistem ekonomi Islam menekankan transaksi riil dan kepemilikan nyata.

5. Pajak dalam Islam

Pajak (dharibah) bukan sumber utama tetap negara.

Pajak hanya boleh dipungut ketika:

kas Baitul Mal kosong
ada kebutuhan wajib negara
hanya diambil dari Muslim yang mampu

Ini berbeda dengan sistem modern yang menjadikan pajak sebagai tulang punggung negara.

6. Tujuan Sistem Keuangan Islam

Tujuan utamanya adalah:

menjamin kebutuhan pokok rakyat
menjaga distribusi kekayaan
mencegah penumpukan harta pada segelintir orang
menjaga penerapan hukum syariah

Sebagaimana ayat yang dikutip dalam kitab:

“Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja.”
(QS Al-Hasyr: 7)

Ayat ini ditampilkan dalam pembukaan kitab الأموال في دولة الخلافة.

Kesimpulan

Sistem keuangan Islam memiliki ciri utama:

Aspek dan	Sistem Keuangan Islam
Landasan >	Syariah
Institusi utama >	Baitul Mal
Sumber utama >	Zakat, kharaj, jizyah, kepemilikan umum
Pajak >	Insidental
Riba >	Haram
SDA vital >	Milik umum
Tujuan >	Kesejahteraan dan distribusi adil

DakwahButtaSalewangangMaros